JAKARTA - Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional dengan segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL). Keputusan ini diambil setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyepakati pelaksanaan kebijakan tersebut tanpa penundaan atau tahapan tambahan.

Penerapan kebijakan ini terungkap setelah pertemuan antara Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang dilaksanakan di Jakarta.

"Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan," ujar Dudy dengan tegas. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menanggapi berbagai keluhan masyarakat terkait dengan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Dudy menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi meningkatkan keselamatan di jalan.

Dudy menekankan bahwa keberhasilan penerapan Zero ODOL membutuhkan kerja sama yang baik antara berbagai sektor, termasuk Kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan Pemerintah Daerah. Sinergi ini dianggap penting untuk memastikan kebijakan berjalan secara efektif di seluruh Indonesia.

"Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di seluruh Indonesia," jelas Dudy saat diwawancarai.

Di sisi lain, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam pernyataannya, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Menurut Agus, penegakan Zero ODOL tidak hanya akan membawa dampak positif pada keselamatan jalan, tetapi juga akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan di sektor industri.

"Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan sektor industri," kata Agus. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif untuk meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah berkomitmen kuat, penerapan kebijakan ini tidak luput dari tantangan. Koordinator Indonesia Toll Road Watch (ITRW), Deddy Herlambang, mengungkapkan bahwa Kemenperin masih merasa keberatan dengan penerapan kebijakan Zero ODOL. Kekhawatiran ini berakar pada dampak kebijakan tersebut yang dikhawatirkan dapat memicu inflasi harga produk industri.

Truk ODOL dan risiko keselamatan di jalan tampaknya tidak terpisahkan. Deddy menekankan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terjadi hampir setiap hari. Sayangnya, sopir truk sering kali menjadi kambing hitam dalam insiden tersebut, sementara stakeholder lain seperti pengusaha angkutan, pemilik barang, hingga Pemerintah kerap abai atas keselamatan di jalan.

"Pasti selalu jadi kambing hitam sopir dan sarana truknya yang remnya gagal. Stakeholder lain tidak tersentuh padahal semuanya juga terlibat," ujar Deddy dengan nada prihatin.

Untuk diketahui, kecelakaan yang melibatkan truk ODOL sudah kerap terjadi. Misalnya, di awal Januari 2025, truk yang tidak kuat menanjak menyebabkan kecelakaan tragis di Tol Cipularang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Selang tiga hari kemudian, truk yang mengalami rem blong juga mengalami kecelakaan di Jalan Trans Maumere-Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Insiden lainnya juga terjadi di Padangsidimpuan, Sumatera Utara, di mana truk yang mengangkut pupuk menabrak pelajar hingga tewas.

Seiring dengan adanya kebijakan Zero ODOL ini, diharapkan aspek keselamatan transportasi dapat lebih ditingkatkan, menjadikan jalan raya lebih aman bagi semua pengguna. Penerapan yang konsisten dan pengawasan yang ketat diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan terkait truk ODOL dan memastikan efisiensi distribusi logistik yang lebih baik di seluruh pelosok negeri.