JAKARTA — Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sepakat untuk tidak memberikan izin pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada perguruan tinggi. Sikap ini disampaikan sebagai tanggapan atas revisi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), di mana sempat muncul usulan agar perguruan tinggi dapat terlibat langsung sebagai pengelola tambang.

ITB menilai keputusan ini sejalan dengan prinsip dasar perguruan tinggi dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor ITB, Prof. Tatacipta Dirgantara, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus tetap fokus pada perannya sebagai lembaga akademik yang menjaga independensi dan integritasnya. "Kami percaya bahwa keputusan untuk tidak memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi adalah langkah yang tepat. ITB akan terus berkontribusi pada kemajuan industri pertambangan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkapnya.

Pertimbangan Kompleks dalam Industri Pertambangan

ITB memandang bahwa kegiatan pertambangan memerlukan investasi yang sangat besar, memiliki pengembalian modal dalam jangka panjang, dan melibatkan risiko tinggi yang memerlukan pengelolaan cermat. Jika perguruan tinggi ikut serta dalam pengelolaan langsung tambang, hal ini dapat menimbulkan tantangan serius bagi independensi akademik serta integritas insitusinya.

Secara global, belum ada perguruan tinggi yang menerima konsesi pertambangan secara langsung. Langkah semacam ini dapat menciptakan persepsi negatif mengenai keberpihakan perguruan tinggi terhadap industri tertentu, yang pada akhirnya dapat merusak citra dan tujuan utama lembaga pendidikan tinggi.

Kontribusi Perguruan Tinggi Tanpa Menjadi Pengelola

Meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan tambang, ITB tetap berkomitmen untuk berkontribusi terhadap industri pertambangan di Indonesia. Perguruan tinggi dapat memainkan peran penting dengan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap terjun di industri pertambangan. Selain itu, penelitian-penelitian relevan dapat dijalankan dan hasilnya diterapkan untuk mendukung kemajuan industri tersebut.

ITB juga menegaskan pentingnya peran unit-unit usaha resmi milik perguruan tinggi dalam memberikan layanan kepakaran di bidang pertambangan. Selain itu, perguruan tinggi berpeluang membuat kemitraan dengan industri pertambangan melalui pendidikan dan penelitian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Manfaat Kerja Sama dengan Industri Pertambangan

Institut Teknologi Bandung melihat manfaat besar dari kerja sama yang lebih erat antara perguruan tinggi dan industri pertambangan, termasuk dalam hal penyediaan lokasi tambang untuk kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa serta dosen. Hal ini diyakini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi tersebut.

Tidak hanya itu, penguatan kerja sama melalui skema yang saling menguntungkan juga diharapkan dapat dijalankan. Misalnya, perguruan tinggi dapat mengakses fasilitas, data, maupun lokasi pertambangan untuk penelitian, sementara industri dapat mengandalkan tenaga ahli dari akademisi ITB untuk mengembangkan teknologi maupun solusi terkait pertambangan.

Dari perspektif Rektor ITB, Prof. Tatacipta Dirgantara, pendekatan ini merupakan kontribusi yang lebih masuk akal dan bermanfaat tanpa mengorbankan marwah akademik. “ITB tetap berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri pertambangan nasional melalui perannya sebagai institusi akademik yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan independensi akademiknya," tegasnya.

Dengan dukungan dan pendekatan tersebut, ITB berharap dapat membantu memajukan industri pertambangan di Indonesia melalui kontribusi di sektor pendidikan dan penelitian yang dikawinkan dengan kebutuhan industri. Ini akan memastikan bahwa keuntungan dari sektor pertambangan dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.