JAKARTA – Berita tarif pungutan di jembatan darurat Tembelan di Desa Kayupuring, Kecamatan Petungkriyono, viral di media sosial, menimbulkan diskusi hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya, jembatan tersebut dibangun sebagai tanggapan darurat setelah bencana alam melanda daerah itu, menekankan kebutuhan mendesak akan bantuan yang cepat dan tidak memberatkan warga.
Menyadari potensi keresahan masyarakat, Kapolsek Petungkriyono, Iptu Eko Widiyanto, mengambil tindakan cepat dengan terjun langsung ke lokasi. Aksinya ini dilandasi oleh unggahan yang viral pada Selasa, 11 Februari 2025, yang menyoroti adanya pungutan oleh relawan untuk penyeberangan barang dan motor di jembatan darurat yang dianggap mahal.
"Beberapa hari ini kami memantau diskusi yang berkembang di media sosial terkait pungutan ini. Benar adanya tarif tersebut diberlakukan oleh tim relawan di jembatan putus di Dukuh Tembelan. Kami sudah menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari kedua belah pihak, baik warga maupun relawan," ujar Iptu Eko Widiyanto.
Dari pemeriksaan lapangan, didapati bahwa pemasangan tarif tersebut awalnya adalah hasil kesepakatan antara tim relawan dan masyarakat setempat. Pembagian tugas dan pengumpulan dana dianggap perlu untuk mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan di tengah kondisi darurat yang menimpa mereka.
"Tim relawan yang bertugas di sini adalah gabungan warga lokal dari Dukuh Tembelan dan Dukuh Kayupuring. Masyarakat setuju dengan adanya tarif karena mereka berusaha mandiri dalam mengelola fasilitas darurat yang sangat diperlukan ini," tambahnya.
Namun demikian, tarif tersebut menuai kritik, terutama dari pihak yang merasa bahwa dalam situasi genting seperti ini seharusnya tidak ada pungutan seperti itu, atau sebaiknya dikelola secara lebih transparan.
Menanggapi hal ini, Kapolsek Iptu Eko tidak hanya memberikan himbauan tetapi juga arahan tegas kepada relawan untuk menghentikan penarikan biaya penyeberangan. "Kami mengadakan dialog langsung dengan relawan dan warga. Kami sampaikan pentingnya kebersamaan dan kerjasama di masa-masa sulit ini tanpa menambah beban masyarakat. Puji syukur, relawan dan masyarakat sepakat untuk tidak akan lagi memasang tarif atau menarik biaya," katanya dengan lega.
Sementara itu, pihak kepolisian berkomitmen untuk terus memantau situasi agar tidak ada lagi ketegangan serupa yang berkembang di kemudian hari. Pemantauan rutin dan komunikasi terbuka dengan warga dan tim relawan akan menjadi langkah strategis untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Masyarakat di sekitar lokasi juga diajak untuk peran serta aktif dalam memonitor setiap kebijakan lokal yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana. Iptu Eko merekomendasikan agar setiap keputusan yang berdampak pada masyarakat luas selalu didiskusikan terbuka agar menciptakan iklim saling mendukung dan transparan.
"Keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan adalah kunci dari hubungan komunikasi masyarakat yang sehat, terutama di situasi yang menuntut solidaritas dan kerja sama seperti ini," pesan Kapolsek.
Insiden ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang baik antara warga, relawan, dan pihak berwenang dalam menghadapi bencana dan masa pemulihan. Dengan pembelajaran ini, diharapkan koordinasi dan kerja sama serupa dapat diaplikasikan di tempat dan situasi lain yang mungkin menghadapi tantangan serupa ke depannya.