JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan penundaan pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% dari total konsumsi energi nasional. Target yang semula diharapkan tercapai pada tahun 2025 kini diundur hingga tahun 2030. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu, 19 Februari 2025.
Dalam laporan tersebut, Eniya mengungkapkan bahwa per akhir tahun lalu, realisasi penggunaan EBT baru mencapai 14,68% dari total bauran energi nasional. "Untuk mencapai target 23% di 2025 seperti yang diamanatkan oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN), masih terdapat kesenjangan yang harus diatasi," jelasnya. "Oleh sebab itu, kami telah memperbarui target dalam peraturan pemerintah tentang KEN menjadi 20% pada tahun 2025."
Menurut Kebijakan Energi Nasional terbaru, realisasi 23% di tahun 2025 tampaknya sulit dicapai. Eniya juga mengakui bahwa pencapaian tahun lalu, yang seharusnya mencapai 19,5%, tercatat hanya di angka 14,68%. "Dalam satu tahun ke depan, kami akan mendorong kenaikan yang signifikan agar target 20% bisa tercapai sesuai KEN, sementara skenario terendah KEN adalah mencapai 17% pada tahun 2025," tambahnya.
Target bauran energi nasional tampaknya lebih ambisius dalam jangka panjang, dengan rencana untuk meningkatkan proporsi EBT menjadi 46% pada tahun 2045, dan hingga 72% pada tahun 2060 dalam sektor ketenagalistrikan. Dalam rangka mencapai target jangka panjang ini, pihak kementerian telah merencanakan serangkaian penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan.
Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kapasitas terpasang EBT di Indonesia diharapkan mendapatkan tambahan sebesar 1,2 GW. Hal ini akan meningkatkan kapasitas terpasang menjadi total 14,8 GW atau setara dengan 14.883 MW. Posisi ini dicapai melalui instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga micro hydro, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), dan pembangkit listrik tenaga bio.
Eniya mengungkapkan bahwa untuk mencapai target tahun 2025 diperlukan penambahan sekitar 1,2 GW lainnya. "Kami memproyeksikan adanya pertambahan kapasitas hingga mencapai 16 GW," jelasnya, "Kami optimis ini bisa terwujud dengan dukungan semua pihak terkait."
Eniya juga membahas rencana lima tahun ke depan, di mana terdapat proyeksi penambahan 160 GW kapasitas pembangkit listrik. Dari jumlah ini, sekitar 180 GW diharapkan berasal dari energi baru terbarukan. "Ini menunjukkan komitmen kami terhadap penggunaan energi terbarukan, yang sudah terangkum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)," imbuhnya.
Sementara itu, upaya percepatan implementasi teknologi dan investasi di sektor energi terbarukan dianggap sangat penting untuk mencapai target ambisius tersebut. Kementerian ESDM juga menekankan pentingnya keterlibatan swasta dalam akselerasi pencapaian target ini.
Sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan, pemerintah mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target EBT, termasuk masalah teknis, pendanaan, dan infrastruktur. "Tidak mudah, tetapi kami percaya dengan sinergi dan komitmen dari berbagai stakeholders, kita bisa melakukan percepatan yang signifikan," ujar Eniya.
Dalam konteks global, pergeseran menuju energi terbarukan sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penundaan target ini sekaligus menekankan pentingnya penataan ulang strategi dan kebijakan agar lebih realistis dan dapat diimplementasikan sesuai rencana.
Penundaan target bauran EBT menjadi tantangan tersendiri bagi sektor energi di Indonesia, tetapi dengan upaya kolaboratif dan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan energi terbarukan dapat terus berlanjut dan mencapai target yang diinginkan dalam waktu yang lebih realistis.