JAKARTA - Menjelang musim mudik Lebaran 2025, pemerintah pusat bergerak cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan arus mudik berjalan lancar. Mudik sudah menjadi tradisi yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia, dan mengingat besarnya skala pergerakan populasi saat Lebaran, persiapan jauh-jauh hari menjadi kunci.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam sebuah rapat koordinasi, memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda). Rapat ini, yang juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi NTB secara daring, menekankan pentingnya persiapan infrastruktur dan transportasi dari jauh hari. Mendagri telah mengeluarkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ mengenai kesiapsiagaan Pemda untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung langkah-langkah antisipasi selama periode arus mudik Lebaran 2025. Kenapa ini diperlukan? Karena ada beberapa hal yang memerlukan waktu untuk disiapkan,” tutur Tito dalam arahannya. Pernyataan ini menekankan urgensi dan pentingnya persiapan terencana demi menghindari permasalahan lalu lintas yang merugikan masyarakat.
Surat edaran tersebut menjadi penuntun bagi Pemda dalam menyiapkan infrastruktur dan layanan transportasi jelang Lebaran. Salah satu aspek utama yang ditekankan oleh Mendagri adalah kesiapan jalan di berbagai tingkatan: nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Tito meminta seluruh pemerintah terkait untuk segera melakukan pengecekan menyeluruh agar jalur mudik tetap optimal. "Jalan ini harus lancar. Kalau ada kubangan, jalan becek, atau pasar tumpah yang berpotensi menghambat lalu lintas, segera ditangani. Sosialisasi maupun perbaikan jalan membutuhkan waktu, jadi harus dilakukan dari sekarang," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi turut memberikan paparan mengenai skema pergerakan masyarakat selama mudik. Ia memaparkan beberapa usulan kebijakan yang akan diberlakukan, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA), pembatasan angkutan barang, serta koordinasi dan antisipasi di titik-titik rawan kemacetan pada jalur arteri.
Menhub menekankan bahwa kebijakan WFA yang diusulkan dirancang untuk menekan kepadatan sebelum libur panjang, mengingat ada dua perayaan besar yang berdekatan yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret–1 April 2025. "Maka kami rekomendasikan Pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025, sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran," imbuhnya.
Selanjutnya, Tito juga menginstruksikan seluruh kepala dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, serta instansi terkait di daerah untuk meningkatkan koordinasi. Pemerintah pusat berencana untuk melakukan pengecekan ulang jelang hari H Lebaran tahun ini. "Kami siap mendukung kebijakan Kementerian Perhubungan, dan kami juga mohon semua daerah menindaklanjuti surat edaran yang telah kami keluarkan," ujarnya memastikan kolaborasi optimal antara pusat dan daerah.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik. Dengan sistem transportasi yang efisien, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan tenang bersama keluarga, tanpa khawatir tentang hambatan selama perjalanan.
Persiapan mengoptimalkan arus transportasi Lebaran 2025 adalah sebuah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sistem mudik yang aman, nyaman, dan efisien, memungkinkan jutaan warga merayakan Hari Raya dengan hati yang damai.