JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata Indonesia. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan pentingnya memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur dasar dalam RUU Kepariwisataan yang sedang digodok oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, sektor pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal jika infrastruktur dasar seperti aksesibilitas, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya tidak diperhatikan dengan serius.
Pentingnya Infrastruktur Dasar untuk Meningkatkan Pariwisata Indonesia
Dalam keterangan yang diterima, Novita Hardini menyatakan bahwa sektor pariwisata tidak hanya terkait dengan destinasi wisata itu sendiri, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai sektor lain, terutama infrastruktur dasar yang mendukung aksesibilitas. "Banyak aspek kepariwisataan yang berkaitan dengan sektor lain. Infrastruktur dasar harus mendapatkan perhatian serius dalam UU Kepariwisataan karena akses yang terbatas dapat menghambat pertumbuhan wisatawan," tegasnya.
Aspek infrastruktur dasar yang dimaksud meliputi penyediaan jalan yang baik, fasilitas transportasi yang memadai, serta aksesibilitas menuju destinasi wisata, yang kesemuanya menjadi faktor kunci dalam mendorong jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Novita juga menambahkan, jika akses menuju destinasi wisata tidak memadai, maka sektor pariwisata akan menghadapi tantangan besar dalam menarik wisatawan untuk datang dan menikmati berbagai destinasi yang ada di Indonesia.
Tantangan Infrastruktur di Sektor Pariwisata
Salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi oleh sektor pariwisata Indonesia adalah terbatasnya aksesibilitas, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata besar namun sulit dijangkau karena infrastruktur yang kurang memadai. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah tingginya harga tiket pesawat domestik yang sering kali menjadi penghalang bagi wisatawan untuk menjelajahi berbagai destinasi dalam negeri.
Novita Hardini memberikan contoh harga tiket pesawat dari Jakarta ke Papua yang menurutnya cukup tinggi dan hampir setara dengan biaya perjalanan umrah. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi wisatawan lokal, khususnya mereka yang ingin melakukan perjalanan ke destinasi wisata di daerah timur Indonesia, seperti Papua. "Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Papua pulang-pergi hampir setara dengan biaya perjalanan umrah. Ini menjadi kendala bagi wisatawan lokal untuk menjelajahi destinasi domestik," ungkap Novita.
Menurutnya, harga tiket pesawat yang tinggi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak destinasi menarik namun terbentang luas di berbagai wilayah. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi hambatan aksesibilitas, termasuk dengan memperbaiki infrastruktur transportasi, sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
Solusi dalam RUU Kepariwisataan
RUU Kepariwisataan yang tengah dibahas ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret dalam mengatasi berbagai masalah terkait sektor pariwisata. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kelancaran perjalanan wisatawan, baik itu infrastruktur jalan, fasilitas transportasi, maupun fasilitas publik lainnya yang dapat mendukung kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke suatu destinasi.
Selain itu, Novita juga menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor tersebut. "RUU Kepariwisataan harus memberikan solusi konkret bagi pengembangan sektor pariwisata secara menyeluruh, termasuk peningkatan pendapatan negara dari sektor tersebut," ujarnya. Dengan memberikan perhatian pada infrastruktur dan aksesibilitas, diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang pesat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Peluang Besar bagi Perekonomian Indonesia
Sektor pariwisata memiliki potensi yang sangat besar dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam, menjadikannya sebagai destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung sektor pariwisata, termasuk transportasi, penginapan, dan fasilitas lainnya yang memadai.
Dengan membangun infrastruktur dasar yang mendukung sektor pariwisata, diharapkan dapat tercipta pengalaman wisata yang lebih baik bagi wisatawan. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan daya saing Indonesia di kancah pariwisata global, yang pada gilirannya akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan, baik bagi pemerintah, masyarakat lokal, maupun pelaku industri pariwisata.
Penguatan Sektor Pariwisata Melalui Kolaborasi Semua Pihak
Upaya untuk memajukan sektor pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, RUU Kepariwisataan juga harus mampu mendorong kolaborasi antara semua pihak untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan sektor pariwisata.
Dalam hal ini, pengembangan infrastruktur yang baik bukan hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga harus melibatkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan bagi wisatawan dalam mengakses destinasi. Dengan adanya kolaborasi yang solid, Indonesia dapat meraih potensi sektor pariwisata yang luar biasa besar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
RUU Kepariwisataan yang sedang dibahas di DPR RI menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor pariwisata Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu menjadi fokus utama adalah pembangunan infrastruktur dasar yang memadai. Tanpa aksesibilitas yang baik, sektor pariwisata Indonesia akan kesulitan untuk berkembang. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur harus menjadi prioritas dalam RUU Kepariwisataan, agar sektor ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dengan solusi konkret yang diberikan melalui RUU ini, diharapkan sektor pariwisata Indonesia dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor unggulan di dunia.